semua tentang indonesia

Republik Indonesia
Bendera Lambang
Motto: Bhinneka Tunggal Ika
(Bahasa Jawa Kuno: "Berbeda-beda tetapi
tetap Satu")
Ideologi nasional: Pancasila
Lagu kebangsaan:
Indonesia Raya
Ibu kota
(dan kota terbesar) Jakarta
6°10.5′S 106°49.7′E
Bahasa resmi Bahasa Indonesia
Pemerintahan Republik presidensial
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
- Wakil Presiden Boediono
- Ketua MPR Taufiq Kiemas
- Ketua DPR Marzuki Alie
- Ketua DPD Irman Gusman
Kemerdekaan dari Belanda
- Diproklamasikan 17 Agustus 1945
- Diakui (sebagai RIS) 27 Desember 1949
- Kembali ke RI 17 Agustus 1950
Luas
- Total 1,904,569 km2 (15)
- Air (%) 4,85%
Penduduk
- Perkiraan 19 Juni 2009 230.472.833[1] (4)
- Sensus 2010 237.556.363[2]
- Kepadatan 124/km2 (84)
PDB (KKB) Perkiraan 2009
- Total Rp. 8,576 triliun
(AS$ 909 miliar)[3]
- Per kapita Rp. 37,538 juta
(AS$ 3,979)[3]
PDB (nominal) Perkiraan 2009
- Total Rp. 4,821 triliun
(AS$ 511 miliar)[3]
- Per kapita Rp. 21.113 juta
(AS$ 2,238)[3]
IPM (2006) ▲ 0.734[4] (menengah) (111)
Mata uang Rupiah (Rp) ( IDR )
Zona waktu WIB (+7), WITA (+8), WIT (+9)
Lajur kemudi Kiri
Ranah Internet .id
Kode telepon +62
Republik Indonesia disingkat RI atau
Indonesia adalah negara di Asia Tenggara,
yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada
di antara benua Asia dan Australia serta
antara Samudra Pasifik dan Samudra
Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan
terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508
pulau, oleh karena itu ia disebut juga
sebagai Nusantara (Kepulauan Antara).[5]
Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa
pada tahun 2006,[6] Indonesia adalah
negara berpenduduk terbesar keempat di
dunia dan negara yang berpenduduk
Muslim terbesar di dunia, meskipun secara
resmi bukanlah negara Islam. Bentuk
pemerintahan Indonesia adalah republik,
dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Presiden yang
dipilih langsung. Ibukota negara ialah
Jakarta. Indonesia berbatasan dengan
Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan
Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan
Timor Leste di Pulau Timor. Negara
tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina,
Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan
Andaman dan Nikobar di India.
Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh
bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia
menjadi wilayah perdagangan penting
setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika
Kerajaan Sriwijaya di Palembang menjalin
hubungan agama dan perdagangan dengan
Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaan
Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal
abad Masehi, diikuti para pedagang yang
membawa agama Islam, serta berbagai
kekuatan Eropa yang saling bertempur
untuk memonopoli perdagangan rempah-
rempah Maluku semasa era penjelajahan
samudra. Setelah berada di bawah
penjajahan Belanda, Indonesia yang saat
itu bernama Hindia Belanda menyatakan
kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II.
Selanjutnya Indonesia mendapat berbagai
hambatan, ancaman dan tantangan dari
bencana alam, korupsi, separatisme, proses
demokratisasi dan periode perubahan
ekonomi yang pesat.
Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia
terdiri dari berbagai suku, bahasa dan
agama yang berbeda. Suku Jawa adalah
grup etnis terbesar dan secara politis
paling dominan. Semboyan nasional
Indonesia, " Bhinneka tunggal
ika" ("Berbeda-beda tetapi tetap satu"),
berarti keberagaman yang membentuk
negara. Selain memiliki populasi padat dan
wilayah yang luas, Indonesia memiliki
wilayah alam yang mendukung tingkat
keanekaragaman hayati terbesar kedua di
dunia.
Etimologi
Kata "Indonesia" berasal dari kata dalam
bahasa Latin yaitu Indus yang berarti
"Hindia" dan kata dalam bahasa Yunani
nesos yang berarti "pulau".[7] Jadi, kata
Indonesia berarti wilayah Hindia
kepulauan, atau kepulauan yang berada di
Hindia, yang menunjukkan bahwa nama ini
terbentuk jauh sebelum Indonesia menjadi
negara berdaulat.[8] Pada tahun 1850,
George Earl, seorang etnolog
berkebangsaan Inggris, awalnya
mengusulkan istilah Indunesia dan
Malayunesia untuk penduduk "Kepulauan
Hindia atau Kepulauan Melayu".[9] Murid
dari Earl, James Richardson Logan,
menggunakan kata Indonesia sebagai
sinonim dari Kepulauan India.[10] Namun,
penulisan akademik Belanda di media
Hindia Belanda tidak menggunakan kata
Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu
(Maleische Archipel); Hindia Timur Belanda
(Nederlandsch Oost Indië), atau Hindia
(Indië); Timur (de Oost); dan bahkan
Insulinde (istilah ini diperkenalkan tahun
1860 dalam novel Max Havelaar (1859),
ditulis oleh Multatuli, mengenai kritik
terhadap kolonialisme Belanda).[5]
Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi
lebih umum pada lingkungan akademik di
luar Belanda, dan golongan nasionalis
Indonesia menggunakannya untuk ekspresi
politik.[5] Adolf Bastian dari Universitas
Berlin memasyarakatkan nama ini melalui
buku Indonesien oder die Inseln des
Malayischen Archipels, 1884–1894. Pelajar
Indonesia pertama yang menggunakannya
ialah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar
Dewantara), yaitu ketika ia mendirikan
kantor berita di Belanda yang bernama
Indonesisch Pers Bureau di tahun 1913.[8]
Sejarah
Peninggalan fosil-fosil Homo erectus, yang
oleh antropolog juga dijuluki "Manusia
Jawa", menimbulkan dugaan bahwa
kepulauan Indonesia telah mulai
berpenghuni pada antara dua juta sampai
500.000 tahun yang lalu.[11] Bangsa
Austronesia, yang membentuk mayoritas
penduduk pada saat ini, bermigrasi ke Asia
Tenggara dari Taiwan. Mereka tiba di
sekitar 2000 SM, dan menyebabkan bangsa
Melanesia yang telah ada lebih dahulu di
sana terdesak ke wilayah-wilayah yang
jauh di timur kepulauan.[12] Kondisi
tempat yang ideal bagi pertanian, dan
penguasaan atas cara bercocok tanam padi
setidaknya sejak abad ke-8 SM,[13]
menyebabkan banyak perkampungan,
kota, dan kerajaan-kerajaan kecil tumbuh
berkembang dengan baik pada abad
pertama masehi. Selain itu, Indonesia yang
terletak di jalur perdagangan laut
internasional dan antar pulau, telah
menjadi jalur pelayaran antara India dan
Cina selama beberapa abad.[14] Sejarah
Indonesia selanjutnya mengalami banyak
sekali pengaruh dari kegiatan perdagangan
tersebut.[15]
Sejak abad ke-1 kapal
dagang Indonesia telah
berlayar jauh, bahkan
sampai ke Afrika. Sebuah
bagian dari relief kapal di
candi Borobudur, k. 800 M.
Di bawah pengaruh agama Hindu dan
Buddha, beberapa kerajaan terbentuk di
pulau Kalimantan, Sumatra, dan Jawa sejak
abad ke-4 hingga abad ke-14. Kutai,
merupakan kerajaan tertua di Nusantara
yang berdiri pada abad ke-4 di hulu sungai
Mahakam, Kalimantan Timur. Di wilayah
barat pulau Jawa, pada abad ke-4 hingga
abad ke-7 M berdiri kerajaan
Tarumanegara. Pemerintahan
Tarumanagara dilanjutkan oleh Kerajaan
Sunda dari tahun 669 M sampai 1579 M.
Pada abad ke-7 muncul kerajaan Malayu
yang berpusat di Jambi, Sumatera.
Sriwijaya mengalahkan Malayu dan muncul
sebagai kerajaan maritim yang paling
perkasa di Nusantara. Wilayah
kekuasaannya meliputi Sumatera, Jawa,
semenanjung Melayu, sekaligus
mengontrol perdagangan di Selat Malaka,
Selat Sunda, dan Laut Cina Selatan.[16] Di
bawah pengaruh Sriwijaya, antara abad
ke-8 dan ke-10 wangsa Syailendra dan
Sanjaya berhasil mengembangkan
kerajaan-kerajaan berbasis agrikultur di
Jawa, dengan peninggalan bersejarahnya
seperti candi Borobudur dan candi
Prambanan. Di akhir abad ke-13, Majapahit
berdiri di bagian timur pulau Jawa. Di
bawah pimpinan mahapatih Gajah Mada,
kekuasaannya meluas sampai hampir
meliputi wilayah Indonesia kini; dan sering
disebut "Zaman Keemasan" dalam sejarah
Indonesia.[17]
Kedatangan pedagang-pedagang Arab dan
Persia melalui Gujarat, India, kemudian
membawa agama Islam. Selain itu pelaut-
pelaut Tiongkok yang dipimpin oleh
Laksamana Cheng Ho (Zheng He) yang
beragama Islam, juga pernah menyinggahi
wilayah ini pada awal abad ke-15.[18] Para
pedagang-pedagang ini juga menyebarkan
agama Islam di beberapa wilayah
Nusantara. Samudera Pasai yang berdiri
pada tahun 1267, merupakan kerajaan
Islam pertama di Indonesia.
Ketika orang-orang Eropa datang pada
awal abad ke-16, mereka menemukan
beberapa kerajaan yang dengan mudah
dapat mereka kuasai demi mendominasi
perdagangan rempah-rempah. Portugis
pertama kali mendarat di dua pelabuhan
Kerajaan Sunda yaitu Banten dan Sunda
Kelapa, tapi dapat diusir dan bergerak ke
arah timur dan menguasai Maluku. Pada
abad ke-17, Belanda muncul sebagai yang
terkuat di antara negara-negara Eropa
lainnya, mengalahkan Britania Raya dan
Portugal (kecuali untuk koloni mereka,
Timor Portugis). Pada masa itulah agama
Kristen masuk ke Indonesia sebagai salah
satu misi imperialisme lama yang dikenal
sebagai 3G, yaitu Gold, Glory, and Gospel.
[19] Belanda menguasai Indonesia sebagai
koloni hingga Perang Dunia II, awalnya
melalui VOC, dan kemudian langsung oleh
pemerintah Belanda sejak awal abad ke-19.
Johannes van
den Bosch,
pencetus
Cultuurstelsel.
Di bawah sistem Cultuurstelsel (Sistem
Penanaman) pada abad ke-19, perkebunan
besar dan penanaman paksa dilaksanakan
di Jawa, akhirnya menghasilkan
keuntungan bagi Belanda yang tidak dapat
dihasilkan VOC. Pada masa pemerintahan
kolonial yang lebih bebas setelah 1870,
sistem ini dihapus. Setelah 1901 pihak
Belanda memperkenalkan Kebijakan
Beretika,[20] yang termasuk reformasi
politik yang terbatas dan investasi yang
lebih besar di Hindia-Belanda.
Pada masa Perang Dunia II, sewaktu
Belanda dijajah oleh Jerman, Jepang
menguasai Indonesia. Setelah
mendapatkan Indonesia pada tahun 1942,
Jepang melihat bahwa para pejuang
Indonesia merupakan rekan perdagangan
yang kooperatif dan bersedia mengerahkan
prajurit bila diperlukan. Soekarno,
Mohammad Hatta, KH. Mas Mansur, dan Ki
Hajar Dewantara diberikan penghargaan
oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943.
Soekarno, presiden pertama
Indonesia.
Pada Maret 1945 Jepang membentuk
sebuah komite untuk kemerdekaan
Indonesia. Setelah perang Pasifik berakhir
pada tahun 1945, di bawah tekanan
organisasi pemuda, Soekarno-Hatta
memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Setelah kemerdekaan, tiga pendiri bangsa
yakni Soekarno, Mohammad Hatta, dan
Sutan Sjahrir masing-masing menjabat
sebagai presiden, wakil presiden, dan
perdana menteri. Dalam usaha untuk
menguasai kembali Indonesia, Belanda
mengirimkan pasukan mereka.
Usaha-usaha berdarah untuk meredam
pergerakan kemerdekaan ini kemudian
dikenal oleh orang Belanda sebagai 'aksi
kepolisian' (Politionele Actie), atau dikenal
oleh orang Indonesia sebagai Agresi Militer.
[21] Belanda akhirnya menerima hak
Indonesia untuk merdeka pada 27
Desember 1949 sebagai negara federal
yang disebut Republik Indonesia Serikat
setelah mendapat tekanan yang kuat dari
kalangan internasional, terutama Amerika
Serikat. Mosi Integral Natsir pada tanggal
17 Agustus 1950, menyerukan kembalinya
negara kesatuan Republik Indonesia dan
membubarkan Republik Indonesia Serikat.
Soekarno kembali menjadi presiden dengan
Mohammad Hatta sebagai wakil presiden
dan Mohammad Natsir sebagai perdana
menteri.
Pada tahun 1950-an dan 1960-an,
pemerintahan Soekarno mulai mengikuti
sekaligus merintis gerakan non-blok pada
awalnya, kemudian menjadi lebih dekat
dengan blok sosialis, misalnya Republik
Rakyat Cina dan Yugoslavia. Tahun 1960-an
menjadi saksi terjadinya konfrontasi militer
terhadap negara tetangga, Malaysia
("Konfrontasi"),[22] dan ketidakpuasan
terhadap kesulitan ekonomi yang semakin
besar. Selanjutnya pada tahun 1965
meletus kejadian G30S yang menyebabkan
kematian 6 orang jenderal dan sejumlah
perwira menengah lainnya. Muncul
kekuatan baru yang menyebut dirinya Orde
Baru yang segera menuduh Partai Komunis
Indonesia sebagai otak di belakang
kejadian ini dan bermaksud menggulingkan
pemerintahan yang sah serta mengganti
ideologi nasional menjadi berdasarkan
paham sosialis-komunis. Tuduhan ini
sekaligus dijadikan alasan untuk
menggantikan pemerintahan lama di
bawah Presiden Soekarno.
Hatta, Sukarno, dan
Sjahrir, tiga pendiri
Indonesia.
Jenderal Soeharto menjadi presiden pada
tahun 1967 dengan alasan untuk
mengamankan negara dari ancaman
komunisme. Sementara itu kondisi fisik
Soekarno sendiri semakin melemah.
Setelah Soeharto berkuasa, ratusan ribu
warga Indonesia yang dicurigai terlibat
pihak komunis dibunuh, sementara masih
banyak lagi warga Indonesia yang sedang
berada di luar negeri, tidak berani kembali
ke tanah air, dan akhirnya dicabut
kewarganegaraannya. Tiga puluh dua
tahun masa kekuasaan Soeharto
dinamakan Orde Baru, sementara masa
pemerintahan Soekarno disebut Orde
Lama.
Soeharto menerapkan ekonomi neoliberal
dan berhasil mendatangkan investasi luar
negeri yang besar untuk masuk ke
Indonesia dan menghasilkan pertumbuhan
ekonomi yang besar, meski tidak merata.
Pada awal rezim Orde Baru kebijakan
ekomomi Indonesia disusun oleh
sekelompok ekonom lulusan Departemen
Ekonomi Universitas California, Berkeley,
yang dipanggil "Mafia Berkeley".[23]
Namun, Soeharto menambah kekayaannya
dan keluarganya melalui praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme yang meluas dan dia
akhirnya dipaksa turun dari jabatannya
setelah aksi demonstrasi besar-besaran
dan kondisi ekonomi negara yang
memburuk pada tahun 1998.
Dari 1998 hingga 2001, Indonesia
mempunyai tiga presiden: Bacharuddin
Jusuf (BJ) Habibie, Abdurrahman Wahid dan
Megawati Sukarnoputri. Pada tahun 2004
pemilu satu hari terbesar di dunia[24]
diadakan dan dimenangkan oleh Susilo
Bambang Yudhoyono.
Indonesia kini sedang mengalami masalah-
masalah ekonomi, politik dan pertikaian
bernuansa agama di dalam negeri, dan
beberapa daerah berusaha untuk
mendapatkan kemerdekaan, terutama
Papua. Timor Timur akhirnya resmi
memisahkan diri pada tahun 1999 setelah
24 tahun bersatu dengan Indonesia dan 3
tahun di bawah administrasi PBB menjadi
negara Timor Leste.
Pada Desember 2004 dan Maret 2005, Aceh
dan Nias dilanda dua gempa bumi besar
yang totalnya menewaskan ratusan ribu
jiwa. (Lihat Gempa bumi Samudra Hindia
2004 dan Gempa bumi Sumatra Maret
2005.) Kejadian ini disusul oleh gempa
bumi di Yogyakarta dan tsunami yang
menghantam Pantai Pangandaran dan
sekitarnya, serta banjir lumpur di Sidoarjo
pada 2006 yang tidak kunjung
terpecahkan.
Politik dan pemerintahan
Gedung MPR-DPR
Istana Negara, bagian dari
Istana Kepresidenan
Jakarta.
Indonesia menjalankan pemerintahan
republik presidensial multipartai yang
demokratis. Seperti juga di negara-negara
demokrasi lainnya, sistem politik di
Indonesia didasarkan pada Trias Politika
yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan
yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang
oleh sebuah lembaga bernama Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR).
MPR pernah menjadi lembaga tertinggi
negara unikameral, namun setelah
amandemen ke-4 MPR bukanlah lembaga
tertinggi lagi, dan komposisi
keanggotaannya juga berubah. MPR setelah
amandemen UUD 1945, yaitu sejak 2004
menjelma menjadi lembaga bikameral yang
terdiri dari 560 anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) yang merupakan wakil rakyat
melalui Partai Politik, ditambah dengan
132 anggota Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) yang merupakan wakil provinsi dari
jalur independen.[25] Anggota DPR dan
DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik
untuk masa jabatan lima tahun.
Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh
anggota DPR ditambah utusan golongan
dan TNI/Polri. MPR saat ini diketuai oleh
Taufiq Kiemas. DPR saat ini diketuai oleh
Marzuki Alie, sedangkan DPD saat ini
diketuai oleh Irman Gusman.
Lembaga eksekutif berpusat pada presiden,
wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di
Indonesia adalah Kabinet Presidensial
sehingga para menteri bertanggung jawab
kepada presiden dan tidak mewakili partai
politik yang ada di parlemen. Meskipun
demikian, Presiden saat ini yakni Susilo
Bambang Yudhoyono yang diusung oleh
Partai Demokrat juga menunjuk sejumlah
pemimpin Partai Politik untuk duduk di
kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga
stabilitas pemerintahan mengingat
kuatnya posisi lembaga legislatif di
Indonesia. Namun pos-pos penting dan
strategis umumnya diisi oleh menteri
tanpa portofolio partai (berasal dari
seseorang yang dianggap ahli dalam
bidangnya).
Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi
dan adanya amandemen UUD 1945
dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi
Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi,
termasuk pengaturan administrasi para
hakim. Meskipun demikian keberadaan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tetap dipertahankan.
Pembagian administratif
Indonesia saat ini terdiri dari 33 provinsi,
lima di antaranya memiliki status yang
berbeda. Provinsi dibagi menjadi 399
kabupaten dan 98 kota yang dibagi lagi
menjadi kecamatan dan lagi menjadi
kelurahan, desa, gampong, kampung,
nagari, pekon, atau istilah lain yang
diakomodasi oleh Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Tiap
provinsi memiliki DPRD Provinsi dan
gubernur; sementara kabupaten memiliki
DPRD Kabupaten dan bupati; kemudian
kota memiliki DPRD Kota dan walikota;
semuanya dipilih langsung oleh rakyat
melalui Pemilu dan Pilkada. Bagaimanapun
di Jakarta tidak terdapat DPR Kabupaten
atau Kota, karena Kabupaten Administrasi
dan Kota Administrasi di Jakarta bukanlah
daerah otonom.
Provinsi Aceh, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Papua Barat, dan Papua
memiliki hak istimewa legislatur yang lebih
besar dan tingkat otonomi yang lebih
tinggi dibandingkan provinsi lainnya.
Contohnya, Aceh berhak membentuk
sistem legal sendiri; pada tahun 2003, Aceh
mulai menetapkan hukum Syariah.[26]
Yogyakarta mendapatkan status Daerah
Istimewa sebagai pengakuan terhadap
peran penting Yogyakarta dalam
mendukung Indonesia selama Revolusi.
[27] Provinsi Papua, sebelumnya disebut
Irian Jaya, mendapat status otonomi
khusus tahun 2001.[28] DKI Jakarta, adalah
daerah khusus ibukota negara. Timor
Portugis digabungkan ke dalam wilayah
Indonesia dan menjadi provinsi Timor
Timur pada 1979–1999, yang kemudian
memisahkan diri melalui referendum
menjadi Negara Timor Leste.[29]
Provinsi di Indonesia dan ibukotanya
Sumatera
Aceh - Banda Aceh
Sumatera Utara - Medan
Sumatera Barat - Padang
Riau - Pekanbaru
Kepulauan Riau - Tanjung Pinang
Jambi - Jambi
Sumatera Selatan - Palembang
Kepulauan Bangka Belitung - Pangkal
Pinang
Bengkulu - Bengkulu
Lampung - Bandar Lampung
Jawa
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Banten - Serang
Jawa Barat - Bandung
Jawa Tengah - Semarang
Daerah Istimewa Yogyakarta - Yogyakarta
Jawa Timur - Surabaya
Kepulauan Sunda Kecil
Bali - Denpasar
Nusa Tenggara Barat - Mataram
Nusa Tenggara Timur - Kupang
Kalimantan
Kalimantan Barat - Pontianak
Kalimantan Tengah - Palangka Raya
Kalimantan Selatan - Banjarmasin
Kalimantan Timur - Samarinda
Sulawesi
Sulawesi Utara - Manado
Gorontalo - Gorontalo
Sulawesi Tengah - Palu
Sulawesi Barat - Mamuju
Sulawesi Selatan - Makassar
Sulawesi Tenggara - Kendari
Kepulauan Maluku
Maluku - Ambon
Maluku Utara - Sofifi
Papua bagian barat
Papua Barat - Manokwari
Papua - Jayapura
Geografi
Lihat pula: Peta Asia dan Jumlah pulau di
Indonesia
Air terjun
Madakaripura di
Taman Nasional
Bromo Tengger
Semeru, Lumbang,
Probolinggo, Jawa
Timur.
Indonesia adalah negara kepulauan di Asia
Tenggara[30] yang memiliki 17.504 pulau
besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya
tidak berpenghuni[31], yang menyebar
disekitar khatulistiwa, yang memberikan
cuaca tropis. Posisi Indonesia terletak pada
koordinat 6° LU - 11°08'LS dan dari 95°'BB -
141°45'BT serta terletak di antara dua
benua yaitu benua Asia dan benua
Australia/Oseania.
Wilayah Indonesia terbentang sepanjang
3.977 mil di antara Samudra Hindia dan
Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia
adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya
3.257.483 km². Pulau terpadat
penduduknya adalah pulau Jawa, dimana
setengah populasi Indonesia bermukim.
Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu:
Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatera
dengan luas 473.606 km², Kalimantan
dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan
luas 189.216 km², dan Papua dengan luas
421.981 km². Batas wilayah Indonesia
diukur dari kepulauan dengan
menggunakan territorial laut: 12 mil laut
serta zona ekonomi eksklusif: 200 mil laut,
[32] searah penjuru mata angin, yaitu:
Utara
Negara Malaysia dengan perbatasan
sepanjang 1.782 km[31], Singapura,
Filipina, dan Laut Cina Selatan
Selatan Negara Australia, Timor Leste, dan Samudra
Indonesia
Barat Samudra Indonesia
Timur
Negara Papua Nugini dengan perbatasan
sepanjang 820 km[31], Timor Leste, dan
Samudra Pasifik
Sumber daya alam
Sumber daya alam Indonesia berupa
minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu,
bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan
perak dengan pembagian lahan terdiri dari
tanah pertanian sebesar 10%, perkebunan
sebesar 7%, padang rumput sebesar 7%,
hutan dan daerah berhutan sebesar 62%,
dan lainnya sebesar 14% dengan lahan
irigasi seluas 45.970 km[33]
Pendidikan
Sesuai dengan konstitusi yang berlaku,
yaitu berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat
4 dan Undang-undang nomor 20 tahun
2003 tentang sistem pendidikan nasional,
bahwa pemerintah Indonesia baik pusat
maupun daerah mesti mengalokasikan
anggaran untuk pendidikan sebesar 20%
dari APBN dan APBD diluar gaji pendidik
dan biaya kedinasan. Namun pada tahun
2007 alokasi yang disediakan tersebut baru
sekitar 17.2 %, jauh lebih rendah
dibandingkan dengan negara Malaysia,
Thailand dan Filipina yang telah
mengalokasikan anggaran untuk
pendidikan lebih dari 28 %[34].
Ekonomi
Peta yang menunjukkan Produk Domestik
Regional Bruto per kapita provinsi-provinsi
Indonesia pada tahun 2008 atas harga
berlaku. PDRB per kapita provinsi
Kalimantan Timur mencapai Rp.100 juta
manakala PDRB per kapita Maluku, Maluku
Utara, dan Nusa Tenggara Timur kurang
dari Rp.5 juta.
██ Lebih dari Rp.100 juta
██ Rp.50 juta ++ - Rp.100
juta
██ Rp.40 juta ++ - Rp.50 juta
██ Rp.30 juta ++ - Rp.40 juta
██ Rp.20 juta ++ - Rp.30
juta
██ Rp.10 juta ++ - Rp.20
juta
██ Rp.5 juta ++ - Rp.10 juta
██ Kurang dari Rp.5 juta
Sistem ekonomi Indonesia awalnya
didukung dengan diluncurkannya Oeang
Repoeblik Indonesia (ORI) yang menjadi
mata uang pertama Republik Indonesia,
yang selanjutnya berganti menjadi Rupiah.
Pada masa pemerintahan Orde Lama,
Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi
sistem ekonomi kapitalis, namun juga
memadukannya dengan nasionalisme
ekonomi. Pemerintah yang belum
berpengalaman, masih ikut campur tangan
ke dalam beberapa kegiatan produksi yang
berpengaruh bagi masyarakat banyak. Hal
tersebut, ditambah pula kemelut politik,
mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan
pada ekonomi negara.[35]
Uang rupiah.
Pemerintahaan Orde Baru segera
menerapkan disiplin ekonomi yang
bertujuan menekan inflasi, menstabilkan
mata uang, penjadualan ulang hutang luar
negeri, dan berusaha menarik bantuan dan
investasi asing.[35] Pada era tahun 1970-
an harga minyak bumi yang meningkat
menyebabkan melonjaknya nilai ekspor,
dan memicu tingkat pertumbuhan
ekonomi rata-rata yang tinggi sebesar 7%
antara tahun 1968 sampai 1981.[35]
Reformasi ekonomi lebih lanjut menjelang
akhir tahun 1980-an, antara lain berupa
deregulasi sektor keuangan dan pelemahan
nilai rupiah yang terkendali,[35]
selanjutnya mengalirkan investasi asing ke
Indonesia khususnya pada industri-industri
berorientasi ekspor pada antara tahun
1989 sampai 1997[36] Ekonomi Indonesia
mengalami kemunduran pada akhir tahun
1990-an akibat krisis ekonomi yang
melanda sebagian besar Asia pada saat itu,
[37] yang disertai pula berakhirnya masa
Orde Baru dengan pengunduran diri
Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998.
Gedung pusat
Bank Indonesia.
Saat ini ekonomi Indonesia telah cukup
stabil. Pertumbuhan PDB Indonesia tahun
2004 dan 2005 melebihi 5% dan
diperkirakan akan terus berlanjut.[38]
Namun demikian, dampak pertumbuhan
itu belum cukup besar dalam memengaruhi
tingkat pengangguran, yaitu sebesar
9,75%.[39][40] Perkiraan tahun 2006,
sebanyak 17,8% masyarakat hidup di
bawah garis kemiskinan, dan terdapat
49,0% masyarakat yang hidup dengan
penghasilan kurang dari AS$ 2 per hari.[41]
Indonesia mempunyai sumber daya alam
yang besar di luar Jawa, termasuk minyak
mentah, gas alam, timah, tembaga, dan
emas. Indonesia pengekspor gas alam
terbesar kedua di dunia, meski akhir-akhir
ini ia telah mulai menjadi pengimpor bersih
minyak mentah. Hasil pertanian yang
utama termasuk beras, teh, kopi, rempah-
rempah, dan karet.[42] Sektor jasa adalah
penyumbang terbesar PDB, yang mencapai
45,3% untuk PDB 2005. Sedangkan sektor
industri menyumbang 40,7%, dan sektor
pertanian menyumbang 14,0%.[43]
Meskipun demikian, sektor pertanian
mempekerjakan lebih banyak orang
daripada sektor-sektor lainnya, yaitu
44,3% dari 95 juta orang tenaga kerja.
Sektor jasa mempekerjakan 36,9%, dan
sisanya sektor industri sebesar 18,8%.[44]
Rekan perdagangan terbesar Indonesia
adalah Jepang, Amerika Serikat, dan
negara-negara jirannya yaitu Malaysia,
Singapura dan Australia.
Meski kaya akan sumber daya alam dan
manusia, Indonesia masih menghadapi
masalah besar dalam bidang kemiskinan
yang sebagian besar disebabkan oleh
korupsi yang merajalela dalam
pemerintahan. Lembaga Transparency
International menempatkan Indonesia
sebagai peringkat ke-143 dari 180 negara
dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang
dikeluarkannya pada tahun 2007.